Bebani Masyarakat Kecil, DPD Minta Pemerintah Tinjau Ulang PPN Pendidikan dan Sembako

- Jumat, 11 Juni 2021 | 20:59 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Twitter.com/@lanyallaMM1)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Twitter.com/@lanyallaMM1)

 

HALLO BOGOR - Rencana pemerintah memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sektor pendidikan dan kebutuhan pokok dinilai akan membebani masyarakat.

Sejumlah kalangan mengkritisi rencana pemerintah dan dimintai untuk ditinjau ulang.

Seperti diungkapkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia mengimbau pemerintah untuk meninjau ulang rencana pengenaan PPN terhadap sektor tersebut.

Baca Juga: Jawa Barat Memasuki Kondisi Siaga, Penularan Covid-19 Rata-rata 1000 Kasus Tiap Hari

“Aturan pemberian pajak untuk sektor pendidikan dan bahan pangan pokok sebaiknya ditinjau ulang,” ungkapnya.

“Saya kira kebijakan tersebut tidak tepat karena akan membebankan masyarakat kecil,” tambah LaNyalla di Jakarta, Jumat, 11 Juni 2021.

Menurutnya, pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan berpotensi menaikkan biaya sekolah sehingga akan membebankan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.

Baca Juga: Miliki Lahan Pertanian Seluas Kota Hong Kong, Bill Gates Disebut Pasok Kentang untuk McDonald's

Halaman:

Editor: Fidelis Batalinus

Tags

Terkini

Pemerintah Lanjutkan PPKM Luar Jawa-Bali

Minggu, 16 Januari 2022 | 23:35 WIB

Dua Peluncur Roket Marinir Dibawa ke Natuna Besok

Sabtu, 8 Januari 2022 | 11:52 WIB
X