Pengusaha Lobster di NTB Banyak yang Tidak Miliki Ijin, KKP Ingatkan Pentingnya Perizinan

- Selasa, 14 September 2021 | 09:08 WIB
Plt Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu ingatkan pembudidaya lobster untuk urus perizinan pemanfaatan ruang laut. (Dok. dislutkan.ntbprov.go.id)
Plt Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu ingatkan pembudidaya lobster untuk urus perizinan pemanfaatan ruang laut. (Dok. dislutkan.ntbprov.go.id)

HALLO BOGOR - Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tb Haeru Rahayu mengingatkan agar pembudidaya lobster wajib menyelesaikan perizinan.

Tb Haeru Rahayu mengungkapkan proses perijinan yang harus segera diurus oleh pembudidaya lobster adalah perizinan pemanfaatan ruang laut.

“Proses izin pemanfaatan ruang laut ini berupa persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut dengan memperhatikan zonasi yang ada dalam Perda RZWP3K,” ujar Haeru, dari keterangan tertulis, Senin 13 September 2021.

Baca Juga: 'Joko Widodo' Mengaku Tak Bisa Tidur karena Mau Bertemu Presiden Joko Widodo

Ia menjelaskan bahwa proses perizinan sangat penting untuk memastikan bahwa lokasi pengembangan budidaya lobster ini sudah sesuai dengan alokasi ruang dalam Perda RZWP3K serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Dalam hal kegiatan usaha yang bersifat menetap dan/atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus minimal 30 hari, wajib memiliki ijin,” ungkap Heru dikutip Hallobogor.com dari laman Provinsi NTB.

Ia menjelaskan permohonan izin bisa dilakukan melalui permohon individu ataupun korporasi, diperlakukan sama sesuai dengan SOP yang berlaku.

Baca Juga: Pemkab Bogor Optimalkan Program Padat Karya SAMISADE, Ade Yasin Ungkap Sejumlah Manfaat

Ia juga mendorong agar Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk memastikan setiap perizinan bagi para pembudidaya lobster.

Halaman:

Editor: Fidelis Batalinus

Sumber: dislutkan.ntbprov.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X