Praktisi Hukum Nurdin Ruhendi Menyoroti Samisade dan Raperda Tahun 2023

HalloBogor, Cibinong - Praktisi Hukum Nurdin Ruhendi Menilai Anggota DPRD kabupaten Bogor mesti bekerja lebih baik pada tahun 2023 ke depan, apa lagi Program Samisade yang harus diawasi karena mengunakan uang rakyat. 

Menyoroti beberapa Peraturan Daerah termasuk kepada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, baik yang merupakan prakarsa pemerintah Kabupaten Bogor maupun Raperda inisiatif DPRD tahun 2023.

Beberapa Raperda tersebut yaitu

1. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
2. Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
3. Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
4. Raperda Pembentukan Kecamatan.
5. Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
6. Raperda Penyelenggaraan Perhubungan,
7. Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak,
8. Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren,
9. Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum. Kemudian,
10. Raperda Pendidikan Anak Usia Dini,
11. Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, serta
12. Raperda Pengelolaan Ketenagakerjaan.

Dilansir Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bogor. 

Baca Juga: Harus Puas dengan Runner-up Grup A Timnas Indonesia di Piala AFF Tahun 2022

Sementara itu menurut Advokat Muda ini menyikapi pada RAPBD 2023 ini terdapat beberapa hal yang harus diawasi termasuk belanja untuk peningkatan infrastruktur desa, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, gaji PPPK dan dana kelurahan sesuai dengan mandatory pusat pada surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ditjen Perimbangan Keuangan No.s-194/pk/2022.

diantaranya penganggaran Samisade sebesar 407 milyar rupiah, penganggaran kelurahan sebesar 19 milyar rupiah, penganggaran gaji PPPK tahun 2023 sebesar 365 milyar rupiah. 

Selanjutnya, "Samisade yang digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Desa begitu besar Hibah ini harus dibentuk lembaga Pengawas, selain itu Program Samisade tidak hanya kepada Infrastruktur dan sarana saja melainkan kepada Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kepemudaan sehingga membuka ruang Ekonomi Baru untuk menghadapi Resesi Ekonomi tahun 2023 ini." Tutupnya.